Hak-Hak Pasien, Tenaga Kesehatan, dan Dokter di Tengah Wabah COVID-19

Pengadaan Alat Perlindungan Diri (“APD”) dan Perlengkapan Klinis

Perlu Anda kenali dalam Point Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penentuan Musibah Nonalam Penebaran populita.com Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Musibah Nasional, musibah nonalam yang disebabkan oleh penebaran COVID-19 diputuskan sebagai musibah nasional.

Hingga, kami mengarah pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan (“UU 36/2009”) yang atur masalah pelayanan kesehatan di saat musibah.

Pemerintahan, pemda, dan warga bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya, sarana, dan penerapan pelayanan kesehatan secara detail dan berkaitan pada musibah.[1]

Pemerintahan menjamin pendanaan pelayanan kesehatan yang mengambil sumber dari bujet penghasilan dan berbelanja negara, bujet penghasilan dan berbelanja wilayah, atau kontribusi warga sama sesuai ketentuan perundang-undangan.[2]

Berkenaan APD yang Anda tujuan, kami simpulkan sebagai alat perlindungan diri, yang menurut Pasal 1 angka 2 Ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Larangan Sementara Export dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Perlindungan Diri, dan Masker ialah:

Alat Perlindungan Diri ialah sesuatu alat yang memiliki kekuatan membuat perlindungan seorang yang perannya menutup beberapa atau semua badan sumber daya manusia dan kekuatan bahaya di sarana pelayanan kesehatan.

Dan, dalam Pasal 1 angka 5 UU 36/2009 juga dikenal alat kesehatan, yakni:

Alat kesehatan ialah instrument, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak memiliki kandungan obat yang dipakai untuk menghambat, menganalisis, mengobati dan memudahkan penyakit, menjaga orang sakit, mengembalikan kesehatan pada manusia, dan/atau membuat susunan dan membenahi peranan badan.

D ikutip dari artikel Bereskan Covid-19, Importasi Alkes dan APD Dipercepat, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan kementerian dan instansi berkaitan termasuk Tubuh Nasional Pengendalian Musibah terus berusaha jaga tersedianya alat kesehatan dan APD di tengah-tengah menyebarnya COVID-19.

Disamping itu, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mengenai Pandemi Penyakit Menyebar (“UU 4/1984 “), dipertegas jika salah satunya usaha pengendalian pandemi ialah pemeriksaan, penyembuhan, perawatan, dan isolasi pasien, termasuk perlakuan karantina.

Usaha itu adalah tanggung-jawab pemerintahan.[3] Semua ongkos yang muncul dalam usaha pengendalian pandemi ditanggung pada bujet lembaga masing-masing yang berkaitan seperti dijelaskan Pasal 30 ayat (1) Ketentuan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1991 mengenai Pengendalian Pandemi Penyakit Menyebar.

Hingga kami memiliki pendapat, pemerintahan ikut bertanggungjawab dalam pengadaan alat kesehatan dan APD dalam rencana melakukan pelayanan kesehatan untuk mengatasi penebaran COVID-19.

About Author

Related Post

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *